Kamis, 02 Mei 2013 - 12:54:42 WIB
Posko Tim Terpadu Lotim, Beroperasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum - Dibaca: 20 kali

Selong – Pos Komando (Posko)  Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur, saat ini telah mulai beroperasi. Beroperasinya, ditandai dengan penyediaan fasilitas dan penugasan personil dari Satop-PP, Kesbangpoldagri dan unsur Bagian Umum Setda, yang setiap hari bertugas secara bergantian. Posko itu, terletak bersebelahan dengan ruang kerja Wakil Bupati Lombok Timur.

            Fasilitas yang tersedia selain meubelair yang refresentatif untuk bekerjanya Tim, juga telah terpasang perangkat komputer dan jaringan komunikasi seperti Telepon. Masyarakat yang ingin menyampaikan informasi atau difasilitasi untuk berkomunikasi dengan Tim terpadu dapat menghubungi petugas yang ada atau menyampaikan pesannya lewat nomor 081917807152 atau 037621378.

            Petugas yang stand by setiap hari bertugas untuk mencatat apabila ada informasi yang diterima dari berbagai pihak, khususnya  berkaitan dengan gangguan atau potensi gangguan keamanan untuk ditindaklajuti ke SKPD terkait. Apabila permasalahan atau potensi permasalahannya tidak sederhana dan diyakini bisa berdampak luas, serta bersifat lintas sektor maka Tim Terpadu mengadakan pengkajian dan analisis mengenai langkah dan upaya yang akan ditempuh sebelum bertindak.

            Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Sahabudin, MM., di ruang kerjanya menjelaskan, Posko Tim Terpadu dikoodinir langsung oleh Sekretaris Tim yakni Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur. Ia berharap agar petugas Posko benar-benar dapat tugasnya dengan baik.

            Nantinya informasi yang masuk melalui Posko akan diolah Kesbangpoldagri, hasil olahan tersebut bisa langsung disikapi atau diarahkan ke SKPD terkait untuk ditangani. Hal-hal yang tidak bisa disikapi langsung karena permasalahannya kompleks dan bersifat lintas sektor, dibicarakan dalam Tim Terpadu, ungkapnya.

Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, Drs. Lalu Taufiqurrahman, di ruang kerjanya, menerangkan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/132/KBPDN/2013. Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, khususnya Diktum Keenam, maka Bupati Lombok Timur sebagai Ketua Tim Terpadu tersebut di daerah itu.

            Ketua Tim Terpadu, menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri, segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya, kemudian melaporkan pelaksanaannya kepada Menko Polhukkam.

            Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur, Drs. Iswan Rakhmadi, MM., menjelaskan, dibentuknya Tim Terpadu tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013. Dalam Instruksi yang antara lain ditujukan kepada para Bupati/Walikota itu, diamanahkan, bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam Negeri secara terpadu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bupati/Walikota, membentuk Tim Terpadu Tingkat Daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan serta target waktu penyelesaiannya.

            Tim Terpadu, diinstruksikan untuk merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tidak kekerasan.  Namun Tim juga berwenang untuk mengambil langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

            Setelah itu, Tim melakukan upaya pemulihan pasca-konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala.(Zar-Humas)




35 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)